GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE (GUG)

GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE (GUG) PIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA PERGURUAN TINGGI Perguruan Tinggi sebagai Organisasi Modern Perguruan tinggi pada dasarnya merupakan sebuah organisasi modern yang dikelola berdasarkan prinsip manajemen organisasi modern pula. Dikatakan demikian karena perguruan tinggi adalah jenjang terakhir dalam sebuah proses pendidikan formal dan diharapkan menjadi pusat pengembangan sains dan teknologi yang dapat diterapkan langsung di masyarakat. Pergulatan wacana ilmiah dan inovasi-inovasi kreatif menjadi spirit utamanya yang dicirikan oleh prinsip kebebasan, obyektifitas dan kritisisme, sehingga lulusan (output) yang dihasilkan bisa benar-benar memberikan kontribusi riil bagi masyarakat. Dalam draft RUU Perguruan Tinggi tahun 2012 dinyatakan bahwa Pendidikan Tinggi memiliki fungsi sebagai berikut: 1. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; 2. Mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan 3. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Sebagai organisai modern, perguruan tinggi menuntut adanya suatu standar tertentu dalam pengelolaannya, sehingga fungsi yang diembannya dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini RUU Perguruan Tinggi terbaru menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. (Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (18)). Tingginya standar dalam pengelolaan, ditambah persaingan antar perguruan tinggi yang dari waktu ke waktu semakin ketat meniscayakan penyikapan yang cerdas bagi pengelola perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi swasta (PTS). Pengelola dituntut untuk cermat dalam membaca trend ke depan, sehingga program-program dan kebijakan yang diterapkan dapat benar-benar sesuai dengan kebutuhan calon users. Selain itu, aspek manajemen harus dijalankan secara tepat dan cermat. Prinsip-prinsip Tata Kelola Organisasi (Good Corprate Governance/ GCG) Dalam menjalankan suatu organisasi/ lembaga, terdapat 5 (lima) prinsip umum tata kelola organisasi yang lebih dikenal dengan good corporate governance (GCG). Kelima prinsip GCG tersebut adalah: Transparency, Accountability, Responsibility, Indepandency dan Fairness yang biasanya diakronimkan menjadi TARIF. Penjabarannya sebagai berikut : 1. Transparency (keterbukaan informasi) Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi. Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap stakeholders-nya. 2. Accountability (akuntabilitas) Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi. 3. Responsibility (pertanggung jawaban) Bentuk pertanggung jawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, di antaranya; masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada shareholder juga kepada stakeholders-lainnya. 4. Independency (kemandirian) Intinya, prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. 5. Fairness (kesetaraan dan kewajaran) Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan fairness dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan. Menurut pengamat bisnis Singapura, Lee Lam Thyee, GCG saat ini menjadi kata kunci bagi kesuksesan suatu korporasi/ perusahaan modern. Dia menyatakan: Goof corporate Governance is now the key word for organizations as they are expected to set high standards in meeting the demands of their stakeholders. Director are therefore subjected to higher standards which cover not the technical efficiency of operations, but also the implementation of an efficienct management system through the use of “best practices” develop from high ethical values. Pada sebuah organisasi atau lembaga bisnis, manajemen mengatur hal-hal teknis bagaimana agar suatu perusahaan mencetak laba dan tetap berkembang karena mampu terus-menerus mencetak laba. Jadi manajemen tidak secara khusus membahas aspek nilai, kepatutan dan kemanusiaan. Ukuran keberhasilan dalam manajemen adalah bagaimana suatu target dapat dicapai melalui proses dan prosedur yang telah ditetapkan. Manajemen tidak memiliki perhatian khusus pada aspek nilai, kepatutan dan kemanusiaan. Padahal, berjalan atau tidaknya suatu manajemen sangat tergantung pada sumber daya manusia. Selain itu suatu perusahaan biasanya memiliki nilai tertentu yang diemban sehingga memiliki aspek pembeda dengan perusahaan lainnya. Oleh karenanya, sebagian kalangan menyatakan bahwa ada hal yang lebih penting untuk diperhatikan daripada menerapkan prinsip-prinsip GCG, yaitu bagaimana menjadikan prinsip-prinsip tersebut menjadi sebuah budaya organisasi yang terinternalisasi oleh seluruh anggotanya. Dari sini lahirlah apa yang disebut dengan konsep ”budaya organisasi yang baik” (Good Corporate Culture/ GCC). Pengertian tentang GCC ialah “suatu kondisi dimana suatu organisasi atau perusahaan sudah memiliki sistem nilai yang unggul, serta telah terinternalisasi pada semua anggotanya, diterapkan dan dikembangkan secara berkesinambungan dan secara sadar menjadi sistem perekat untuuk dijadikan sebagai acuan berperilaku dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”. Menurut Prof. Asip F. Hadipranata, GCC dapat dirumuskan secara matematis sebagai berikut: GCC = f (P,O,L,I,S), Dimana : P = Nilai Kepemimpinan O = Nilai Organisasi L = Nilai dinamika Lingkungan I = Nilai individu, dan S = Nilai Sosial Kemasyarakatan Pada rumus di atas dijelaskan bahwa GCC merupakan akumulasi atas penerapan nilai-nilai kepemimpinan (leadership), organisasi, dinamika lingkungan, kualitas individu dan sosial kemasyarakatan. Kelima unsur tersebut berkelindan secara mekanis sebagai sebuah sistem yang tidak bisa hanya dipenuhi sebagian saja, sementara yang lain tidak. Dalam ilustrasi lain dapat dijelaskan bahwa GCC merupakan karakter budaya yang menjadi warna suatu lembaga, GCG adalah prinsip-prinsip umum yang harus dipegang dan dijalankan, sedangkan manajemen sebagai pelaku-pelaku organisasi itu sendiri. Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa GCC dalah inti dari sebuah organisasi. Budaya Akademik VS Budaya Korporasi Sekalipun sama-sama dapat dilihat dan dikelola sebagai lembaga modern, perguruan tinggi berbeda dengan lembaga bisnis. Keduanya dibangun di atas padarigma yang berbeda. Jika lembaga bisnis mengikuti prinsip ekonomi, dimana keuntungan sebagai tujuan utamanya (profit oriented), maka perguruan tinggi tidak serta merta dapat dikelola mengikuti logika yang demikian. Dalam mengelola perguruan tinggi, aspek pelayanan yang sempurna lebih dikedepankan daripada mencari keuntungan bisnis, meskipun pada perguruan tinggi (terutama swasta) yang tidak mendapat fasilitas pendanaan secara langsung dari pemerintah tetap mempertimbangkan aspek leberlangsungan hidup (sustainability). Sejauh yang bisa dilakukan terhadap perbedaan tersebut adalah bagaimana mengelola perguruan tinggi dengan meminjam prinsip-prinsip manajemen korporasi. Pada saat yang demikian, ada dua hal yang mesti menjadi kewaspadaan perguruan tinggi, yaitu over commercialism dan irrelevant. Yang pertama berupa godaan bagi pengelola untuk terlalu mengikuti logika ekonomi, dimana profit menjadi tujuan utama penyelenggaraan pendidikan. Jika hal itu terjadi, disamping secara moral mencederai nilai-nilai pendidikan juga berpeluang untuk menciptakan ketidak-adilan. Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa pendidikan merupakan sistem sosial terbuka yang mengakomodasi siapa saja untuk terlibat di dalamnya tanpa membedakan status sosial, ekonomi, budaya, agama dan politik. Fungsi pendidikan sebagai wahana transformasi pengetahuan dan budaya bersifat inklusif karena kebudayaan dan budaya adalah unsur universal yang dimiliki oleh setiap manusia. Komersialisasi pendidikan hanya akan membatasi akses pendidikan bagi segelintir kalangan yang mampu atau kuat secara ekonomi. Sedangkan yang kedua (irrelevant) pada dasarnya akibat lanjutan dari kemungkinan over comercialism. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa komersialisasi perguruan tinggi jelas mengusung profit sebagai motif utamanya, sehingga fungsi pokok perguruan tinggi justeru akan terabaikan. Dalam mengelola perguruan tinggi yang paling penting adalah menyiapkan output yang sesuai dengan kompetensi tertentu yang telah ditetapkan bersama. Meskipun pada akhirnya tingkat penyerapan lulusan di masyarakat (dunia kerja) juga penting, tetapi hal itu tidak menjadi tanggungjawab langsung yang harus dipikul perguruan tinggi. Tugas utama perguruan tinggi dalam hal ini hanyalah mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas yang memenuhi kebutuhan calon users, termasuk dari kalangan industri. Akan tetapi, tingkat penyerapan lulusan di dunia kerja dipegaruhi oleh banyak faktor dan tidak hanya kompotensi yang dimiliki seorang sarjana. Tata Kelola Perguruan Tinggi (Good University Governance/ GUG) Berdasarkan paparan di atas timbul pertanyaan, bagaimana menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan korporasi bisnis (GCG) dan mentransformasikannya ke dalam prinsip-prinsip pengelolaan perguruan tinggi (Good University Governance/ GUG)? Penting untuk dicatat bahwa perguruan tinggi memiliki karakter kelembagaan yang unik, berbeda dengan lembaga lain. Oleh karenanya penerapan GCG dalam manajemennya tidaklah mudah. Proses transformasi GCG menjadi GUG harus didasarkan pada pilar manajemen perguruan tinggi, yaitu kebebasan akademik (academic freedom) dan otonomi. Dari kelima prinsip umum GCG, perlu disesuaikan dengan kekhasan karakteristik lembaga perguruan tinggi, sehingga diperoleh prinsip-prinsip umum GUG sebagai berikut: 1. Credible, dimana top leader harus memiliki inetegritas (jujur, amanah, dll), menerapkan watak kepemimpinan dan memiliki kemampuan manajerial. 2. Mengedepankan obyektivitas dan transparansi dalam menjalankan fungsi organisasi. 3. Memiliki komitemen pada fungsi dan tugas pendidikan serta memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi; serta membangun corporate conduct/ kebijakan kepatuhan terhadap pencegahan korupsi, insiders’ wrong doing, self-dealing & pertentangan kepentingan (conflict of interest) 4. Menerapkan prinsip keadilan bagi semua peserta didik tanpa adanya pembedaan tertentu. Dibutuhkan aturan dan peraturan yg melindungi minat minoritas secara adil & proporsional 5. Sistem peran, wewenang & Tangungjawab pimpinan, manajemen & staf sebagai satu kesatuan, serta sistem remunerasinya yg adil (performance based) Apa Peran Mahasiswa dalam Implementasi GUG ? Mahasiswa adalah unsur terpenting dalam sebuah perguruan tinggi, sebab sesunggunya merekalah yang menjadi subyek utama. Sayangnya posisi penting mahasiswa kerapkali tidak diasadari sepenuhnya baik oleh pengelola perguruan tinggi ataupun bahkan mahasiswa itu sendiri. Pada satu sisi, di dalam perguruan tinggi yang tidak memiliki kesadaran penuh akan tugas dan tanggung jawabnya, pengelola biasanya memperlakukan mahasiswa sebagai obyek atas berbagai kebijakan yang merugikan, baik itu dalam bentuk eksploitasi secara materi, politik, maupun dalam membangun citra tertentu. Sementara pada sisi lain mahasiswa kerap kali memiliki cara pandang yang hanya searah, dimana mereka hanya menuntut agar haknya dipenuhi, dilayani dan tidak peduli dengan kemajuan perguruan tinggi tempat dia belajar. Kedua sudut pandang dari masing-masing pihak seperti ini jelas salah. Perguruan tinggi adalah sebuah lembaga yang dibangun dan dikembangkan secara bersama-sama oleh semua pihak demi memenuhi kepentingan bersama juga. Tanggungjawab terhadap aspek manajerial secara langsung memang berada di pihak manajemen/ pengelola. Namun demikian sesungguhnya mahasiswa juga memiliki peran yang teramat penting. Sebagai gambaran, pada saat akreditasi perguruan tinggi dilaksanakan, aspek-aspek yang dinilai antara lain meliputi kepemimpinan, tata kelola lembaga, dosen dan mahasiswa. Unsur penilaian terhadap mahasiswa diantaranya berhubungan dengan kuantitas, suasana akademik, prestasi akademik dan non akademik, tingkat partisipasi mahasiswa kegiatan perkuliahan, riset dan pengabdian dan sebagainya. Di sini sebenarnya mahasiswa memiliki kontribusi yang besar dalam menentukan hasil akhir akreditasi tersebut, misalnya dengan aktif berpartisipasi dalam perkuliahan, ikut melaksanakan riset baik secara mandiri maupun berkolaborasi dengan dosen, aktif dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat, berkompetisi mendapatkan berbagai prestasi dan lain sebagainya. Mahasiswa juga dapat berperan dalam memberikan masukan dan saran kepada pengelola perguruan tinggi untuk memperbaiki kuailitas pembelajaran, kualitas dosen, dan fasilitas penunjang lain. Jika kemudian hasil akreditasi memuaskan, bukankah mahasiswa yang diuntungkan? Mengikuti prinsip-prinsip GCG dan GUG, partisipasi mahasiswa dapat diwujudkan sebagai berikut: 1. Mendorong terciptanya transparansi manajemen dengan memastikan bahwa setiap kebijakan kampus telah mengacu dan sesuai pada Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku dan tidak berusaha malanggarnya sendiri. 2. Memperkuat independensi kampus agar tidak disusupi kepentingan-kepentingan lain yang tidak sejalan dengan misi pendidikan. 3. Mendorong dan mengawal adanya pertanggungjawaban yang jelas dari semua pihak dan tidak ada deal-deal tertentu yang dapat merugikan seluruh stake holder. 4. Menjamin adanya kebijakan yang adil, tidak menguntungkan pihak-pihak tertentu serta berkompetisi untuk memberikan hasil yang terbaik bagi kampus tempatnya belajar. Wallahu a’lamu bish shawab. Motto : Belajar tidak pernah akan dan sudah. Belajar hanya mengenal sedang

Terimakasih atas kunjungan dan komentar anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s