GCG Di Perbankan Syari’ah

Good Corporate Governance di Perbankan Syari’ah;

Implementasi Prinsip-prinsi GCG di BRI Syariah Cabang Yogyakarta

(A. Dimyati)

 

Abstrak

            Business is a situation where the people should consider the benefit and the loose in their activities. As a business activitiy , If islamic or shari’ah banks want to get high return in the future like high profit, costumer satisfaction, costumer loyality and high market share, they can apply Goood Corporate Government (GCG) wich includes transparency, independency, accountability, responbility and fairness.     

This article attempts to explain the implementation of five principles in GCG in BRI Shariah Cabang Yogyakarta.

 

الخلاصة

ينظر الإسلام أن العمل لا يقصد لنيل الأرباح المادية المالية. ولكنه نوع من العبادة في معنىها الأوسع. لذا, يجب فيه تطبيق االقيم الإسلامية. ويعتبر الكاتب ان ما يشمله (GCG)  مطابق بالقيم الإسلامية. لأنه تتكون من المسؤلية والعدلة والمرقبة والصدقة و الأمانة.

   هنا يبحث الكاتب عن تطبيق تلك القيم في البنك الشرعية لرعية الإيندونيسيا (BRI Syari’ah)  جوكجاكرتا.

 

A. Pendahuluan

Selama beberapa tahun terakhir, GCG (Good Corporate Governance) menjadi salah satu tema sentral di lingkungan korporasi, khususnya perbankan syariah. Menurut Mas Ahmad Daniri, GCG didefinisikan sebagai sistem yang mengatur pengelolaan dan pengawasan bisnis korporasi, mengatur hak dan kewajiban pihak terkait (Board of Commissioners, Board of Directors, shareholders, dan stakeholders lainnya), memuat aturan main dan prosedur yang harus ditempuh dalam membuat keputusan yang terkait dengan keputusan korporasi, merumuskan mekanisme untuk penetapan yang objektif dan cara-cara yang ditempuh untuk mencapai objektif serta pemantauan kerja.[1] Singkatnya, GCG adalah sebuah tatanan yang mengatur hubungan antara semua pihak dalam struktur perusahaan yang menentukan arah dan performance suatu perusahaan itu sendiri.

Dalam tulisan ini, penulis memaparkan implementasi prinsip-prinsip GCG di BRI Syari’ah Cabang Yogyakarta, berdasarkan penelitian yang dilakukan pada bulan Pebruari 2007 yang lalu. Tujuan dari tulisan ini tidak sekedar untuk mengetahui sejauhmana prinsip-prinsip GCG diterapkan, tetapi leih jauh lagi untuk merumuskan ulang sebuah standar etis bagi perbankan syari’ah yang dibangun pada prinsip-prinsip GCG.

 

B. Prinsip-Prinsip Dasar GCG

Pada bulan April 1998, Organization For Economic Cooperation And Development (OECD) Business Advisory Group In Corporate Governance mengeluarkan empat prinsip dasar GCG yang kemudian dijabarkan oleh FCGI sebagai berikut;

  1. Fairness  (kewajaran atau keadilan), yaitu perlakuan yang sama terhadap stakeholders, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing atau stakeholders lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu fairness juga mencakup tentang kejelasan hak pemodal, sistem hukum dan penegakan peraturan bagi perlindungan investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan.[2]
  2. Transparancy (keterbukaan atau kejujuran), Yaitu hak-hak para pemegang saham atas informasi yang benar dan tepat mengenai perusahaan, ikut dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan hak atas  keuntungan perusahaan. Transparansi juga diartikan sebagai keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun mengungkapkan informasi tentang perusahaan. Informasi material yang dimaksud adalah semua informasi yang dapat mempengaruhi naik atau turunnya harga saham suatu perusahaan, atau semua informasi yang dapat mempengaruhi secara signifikan risiko dan juga prospek perusahaan.[3]
  3. Accountability (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.[4]
  4. Responsibility (pertanggungjawaban), yaitu diakuinya peranan pemegang saham sebagaimana diakui oleh hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta stakeholders dalam menciptakan lapangan kerja dan juga menciptakan kondisi perusahaan yang sehat dalam hal keuangan.

 

C. Perbankan Syariah dan GCG

Penerapan GCG di Indonesia dilakukan melalui tiga agenda utama, yaitu menetapkan kebijakan nasional, menyempurnakan kegiatan regulasi, dan membangun inisiatif sektor swasta. Dalam hal kebijakan nasional, pemerintah melalui Menko Ekuin pada tahun 1999 membentuk Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) yang kemudian diubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2004, dimana anggotanya terdiri dari 35 orang berasal dari pihak profesional, pemerintah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat maupun swasta. Sebagai langkah penyempurnaan regulasi, pada tahun 2001 KNKCG berhasil menyusun pedoman pelaksanaan corporate governance yang menyajikan best practice yang ada dalam pelaksanaan corporate governance. Regulasi inilah yang nantinya diterapkan berfungsi sebagai rambu-rambu oleh korporasi di Indonesia, termasuk di dalamnya sector swasta, BUMN, Perusahaan Terbuka, perbankan dan lembaga keuangan lainnya.


Tabel Nomor 1

Agenda Implementasi Good Corporate SSumber: Komite Nasional Kebijakan Governance

 

Di perbankan syariah, pelaksanaan GCG pada dasarnya bertumpukan kepada lima pilar utama, yaitu: transparancy (keterbukaan. kejujuran), responsibility (pertanggungjawaban), accountability (akuntabilitas), fairness (kewajaran atau keadilan), dan independency (kemandirian atau kebebasan). Secara yuridis prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang telah ditetapkan oleh BI dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Lima prinsip itu adalah; transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.  Prinsip-prinsip tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :[5]

1.        Tansparansi. Bank syariah harus menyampaikan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan. Informasi tersebut juga harus mudah diakses stakeholders sesuai dengan haknya.

2.         Akuntabilitas. Bank syariah harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, serta strategi perusahaan. Setiap komponen organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

3.         Pertanggungjawaban. Artinya, bank syariah harus memegang prinsip prudential banking practices. Prinsip tersebut harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tetap terjaga kelangsungan usahanya. Bank juga harus mampu bertindak sebagai good corporate citizen (perusahaan yang baik).

4.         Independensi. Bank syariah harus mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders. Pengelola bank tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak. Ia harus bisa menghindari segala bentuk benturan kepentingan

5.         Kewajaran. Disamping memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran, bank syariah juga perlu memberikan kesempatan kepada stakeholders untuk memberikan masukan bagi kepentingan bank sendiri serta memiliki akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. Dengan begitu, bank syariah dituntut untuk melakukan kinerja yang baik sebagai cerminan dari kegiatan yang islami.

 

D.    Penerapan GCG di BRI Syariah Cabang Yogyakarta

1. Profil BRI  Syariah

Keluarnya UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang mana di dalamnya diberikan kelonggaran bagi bank umum untuk membentuk unit usaha syariah atau mendirikan bank umum syariah, ditanggapi positif oleh pihak PT. BRI (Persero). Sebagai  bukti bahwa BRI mempunyai komitmen terhadap masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, maka dibentuklah Unit Usaha Syariah BRI[6] (selanjutnya disebut BRI Syariah) pada tanggal 17 April 2002.

Secara efektif BRI Syariah Cabang Yogyakarta mulai beroperasi sejak tanggal 30 Januari 2003 dan berkantor di Jl. K.H Ahmad Dahlan No. 89 Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta dan saat ini telah memiliki satu Kantor Cabang Pembantu (KCP) Syariah Sleman yang beralamat di Jl. Bhayangkara No. 18 Sleman.[7] Sampai saat ini, BRI Syariah telah memiliki 27 Kantor Cabang (KC) Syariah dan 17 Kantor Cabang Pembantu (KCP) Syariah.[8] Tugas utama BRI Syariah adalah merencanakan, mengorganisir, dan mengembangkan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah dalam rangka meningkatkan bisnis BRI secara keseluruhan sekaligus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kantor cabang BRI Syariah secara keseluruhan berdasarkan strategi yang telah ditetapkan.[9] Unit usaha syariah BRI  berada dibawah binaan direktur bisnis mikro  dan ritel.[10]

Tujuan didirikannya unit usaha syariah BRI adalah sebagai berikut:

a.       Untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga.

b.      Mendorong terciptanya dual banking system di Indonesia yang mengakomodasikan baik perbankan konvensional dan perbankan syariah yang melahirkan kompetisi yang sehat dan perilaku bisnis berdasarkan nilai-nilai moral, meningkatkan market disciplines dan pelayanan bagi masyarakat.

c.       Mengurangi risiko sistemik dari kegagalan sistem keuangan di Indonesia karena pengembangan bank syariah sebagai alternatif dari bank konvensional akan memberikan penyebaran risiko.

 

  1. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip GCG di BRI Syariah Cabang Yogyakarta

Dalam Pasal 2 ayat (1) PBI dijelaskan, bahwa Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang. Dalam ayat (2) lebih diperinci lagi tentang implementasinya dalam perbankan antara lain: pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank, penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal, penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, rencana strategis bank dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank.[11] Jadi dalam pelaksanaan GCG bagi bank umum termasuk didalamnya unit usaha syariah, paling kurang harus diwujudkan dalam aspek-aspek tersebut di atas.

Prinsip-prinsip di atas, oleh pihak BRI Syariah Cabang Yogyakarta diterjemahkan mengikuti lima prinsip dasar GCG, yaitu:

1)      Fairness (kewajaran atau keadilan)

Salah satu bentuk penyajian informasi secara wajar kepada nasabah selaku stakeholders bank yang dilakukan di BRI Syariah Cabang Yogyakarta adalah pencantuman informasi yang  yang wajar kepada nasabah tentang tentang bagi hasil, equivalent rate, dan pendapatan dari bank.[12] Di sini nasabah sebagai investor haruslah diberikan informasi yang wajar dengan mengambil contoh bulan lalu, sehingga nasabah mengetahui dan bisa mempertimbangkan risiko yang mungkin dan akan dihadapi apabila ia menginvestasikan dananya di BRI Syariah Cabang Yogyakarta.

Dalam hal penentuan besarnya nisbah, maka yang emiliki kewenangan adalah BRI Syariah Pusat, sementara BRI Syariah Cabang tidak bisa menentukan nisbah bagi hasil secara sepihak. Pemberian informasi ini adalah sebagai bentuk penyadaran terhadap nasabah atau calon nasabah bahwa keuntungan itu yang mengatur hanyalah Allah semata dan manusia hanya bisa berusaha sedangkan hasil yang menentukan adalah Allah.[13]

Dengan kewenangan yang demikian, negoisasi nisbah dapat dilakukan dengan pejabat BRI di tingkat pusat karena merupakan kewenangan dari manajemen. Kebijakan seperti ini diterapkan karena karena menyangkut aspek likuiditas bank yang sangat rentan dengan risiko.[14]

Dalam prinsip fairness juga dimuat tentang pembuatan corporate conduct atau kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi. Dalam PBI dijelaskan bahwa sebuah bank wajib untuk membuat rencana stategis bank dalam bentuk rencana korporasi dan rencana bisnis. Lebih jauh dijelaskan yang dimaksud dengan rencana korporasi adalah rencana strategis jangka panjang dalam rangka mencapai tujuan bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Umum.[15]

Ketentuan tersebut oleh BRI Syariah diwujudkan dengan menetapkan visi, misi, sasaran yang bersifat kualitatif dan kuantitatif serta strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan perusahaan. Visi dari BRI Syariah Cabang Yogyakarta adalah melaksanakan bisnis perbankan syariah secara kaffah. Sedangkan misi yang diemban adalah pemberdayaan ekonomi umat dengan melaksanakan bisnis perbankan syariah yang mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Adapun yang menjadi sasaran kualitatif BRI Syariah adalah membuka Kantor Cabang / Kantor Cabang Pembantu di berbagai tempat di wilayah Indonesia (Th. 2007 – 36 KC & 10 KCP), memberikan pelayanan perbankan syariah terbaik dengan jaringan terluas, menyiapkan dan mengembangkan sumber daya insani berlandaskan STAF ( Shiddiq, Tabliqh, Amanah, Fatonah), menjadi salah satu pelaku bisnis perbankan syariah yang terbesar dalam aset dan keuntungan. Secara kuantitatif BRI syariah memiliki sasaran antara lain: total pembiayaan sebesar Rp. 1.107 miliar dan total dana sebesar Rp. 620,75 miliar pada akhir tahun keenam (2007), Capital Adequacy Ratio (CAR) minimal tercapai 12 %, Return on Asset (ROA) minimal dapat  mencapai 1,25 % (sama dengan tingkat ROA Corporate BRI) dan laba (2007) Rp.5.299 juta.

Strategi yang ditempuh BRI Syariah untuk merealisasikan sasaran-sasaran tersebut adalah dengan pengembangan dan penyempurnaan ketentuan, pengembangan jaringan kantor cabang BRI Syariah, pengembangan piranti keras dan lunak, pelaksanaan sosialisasi perbankan syariah ke intern dan ekstern.

2)      Transparancy (keterbukaan atau kejujuran)

Sebagai perusahaan go-public,  BRI syariah dituntut untuk selalu menyampaikan informasi secara transparan kepada regulator terkait, yaitu Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai terjadinya peristiwa, informasi dan fakta material  yang sangat mempengaruhi harga atau nilai efek atau keputusan investasi pemodal secara tepat waktu dan obyektif sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Selain itu, untuk memperkuat struktur GCG dalam hal keterbukaan diwujudkan oleh BRI Syariah Cabang Yogyakarta melalui peningkatan kualitas keterbukaan informasi, antara lain diperbolehkannya nasabah untuk mengakses semua informasi tentang bank, seperti neraca dan laporan keuangan yang telah diaudit. Hal-hal yang tidak boleh diketahui oleh pihak luar temasuk nasabah adalah tentang rahasia-rahasia bank yang jika diketahui oleh pihak luar akan mengakibatkan terganggunya kegiatan dalam bank tersebut. Selain itu masyarakat dan para pemegang saham juga dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan perusahaan melalui website http://www.bri.co.id.

Terkait dengan pelaporan keuangan, pihak BRI Syariah Cabang Yogyakarta secara berkala melaporkan keadaan keuangannya kepada BRI Pusat. Hal ini untuk menjamin transparansi keuangan bank. BRI Syariah juga selalu melaporkan keadaan keuangannya kepada BAPEPAM yang mencakup pelaporan tiga bulanan, semesteran dan laporan tahunan. Hal ini sudah digariskan oleh BAPEPAM melalui peraturannya tentang GCG dimana setiap perusahaan yang telah go public wajib memberikan laporan keuangannya kepada BAPEPAM.[16]

Aspek keterbukaan juga telihat dalam akad yang dilakukan oleh BRI Syariah Cabang Yogyakarta. Misalnya akad tentang pembiayaan mud}ha>rabah yang berisi tentang pengertian, jumlah, bentuk dan penggunaan pembiayaan, penarikan pembiayaan, jangka waktu pembiayaan dan pembayaran bagi hasil,  pengakuan hutang, jaminan, asuransi terhadap barang-barang jaminan/barang yang dibiayai, asuransi terhadap pembiayaan atau jiwa pihak kedua, syarat-syarat yang harus diperhatikan pihak kedua, pemeriksaan dan pengawasan, pernyataan, biaya-biaya lainnya, domisili, dan ketentuan-ketentuan lain.[17] Kesepakatan diwujudkan dengan penandatanganan akad oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Apek keterbukaan juga berkaiatan erat dengan Enterprise Risk Manajemen (ERM) atau biasa dikenal dengan manajemen risiko. Dalam mengelola unit bisnis selalu dihadapkan dengan risk and return (risiko dan pendapatan). Secara garis besar jenis risiko dapat dibedakan atas dua kelompok besar antara lain;

          Systematic risk (risiko yang sistematis) yaitu risiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro, seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi pasar, situasi krisis atau resesi yang berdampak pada kondisi ekonomi secara umum.

          Unsystematic risk yaitu risiko yang unik yang melekat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu saja.

Adapun macam-macam risiko yang mungkin dihadapi bank syariah adalah risiko modal, risiko pembiayaan, risiko likuiditas dan risiko operasional.[18] Jika kita mencermati lebih dalam, maka bank syariah merupakan bank yang sarat dengan risiko karena dalam menjalankan aktivitas bisnisnya banyak berhubungan dengan produk-produk bank yang mengandung risiko seperti mud}ha>rabah. Demikian pula risiko yang diakibatkan karena ketidakjujuran dan kecurangan nasabah dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu para pejabat bank syariah harus dapat mengendalikan risiko seminimal mungkin dalam rangka memperoleh keuntungan optimum.

Dalam melakukan manajemen risiko di bidang funding (pendanaan), BRI Syariah Cabang Yogyakarta  menerapkan manajemen risiko pendanaan. Hal ini ditempuh bank dengan cara selalu melakukan seleksi berdasarkan UU Anti Pencucian Uang. Penerapan Undang-Undang ini dilakukan agar bank jangan sampai menjadi tempat pencucian uang. Wujud lain manajemen risiko pendanaan adalah dengan adanya sistem KYC (Know Your Costumers) dengan cara mangetahui data pribadi nasabah yang meliputi data pekerjaan, data perusahan dan data keuangan lain. Hal tersebut di atas dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Yogyakarta untuk meminimalisir risiko yang mungkin akan dihadapi.

Dalam hal manajemen risiko pembiayaan diwujudkan oleh bank dengan cara melakukan pembinan (monitoring) dari awal realisasi pembiayaan sampai dengan pembiayaan itu lunas. Itulah fungsi dilakukannya analisis 5C oleh Analyst Officer (AO) yaitu sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir risiko, khususnya dalam hal pembiayaan.

Manajemen risiko dalam hal likuiditas telah dilakukan oleh BRI Syariah Cabang Yogyakarta dengan terpenuhinya CAR (Capital Adequacy Ratio) yaitu dengan membandingkan modal bank dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). Modal minimal adalah harus 1/10 dari jumlah DPK apabila suatu bank tersebut ingin dikategorikan sebagai bank yang sehat.[19]

Selain itu, aspek keterbukaan juga terkait erat dengan pengembangan tekhnologi informasi dan sistem manajemen informasi dari sebuah bank syariah. Sistem tekhnologi informasi dikembangkan untuk mendukung dan memberikan solusi terhadap perkembangan jaringan dan peningkatan layanan kepada stakeholders.[20] Tantangan terbesar pengembangan tekhnologi informasi perbankan syariah adalah kompleksitas pengembangannya. Kompleksitas ini terkait dengan ciri perbankan syariah yang masih tergolong sebagai industri muda. Di sisi lain pengembangan tekhnologi informasi merupakan salah satu keputusan strategis yang membutuhkan dana investasi besar. Hal ini juga diakui oleh BRI Syariah Cabang Yogyakarta.[21]

Dalam hal tekhnologi informasi BRI Syariah Cabang Yogyakarta belum bisa dikatakan unggul dan masih memerlukan banyak perbaikan yang masih harus ditindaklanjuti.[22]

3)      Accountability (akuntabilitas)

Untuk menjunjung tinggi akuntabilitas, diperlukan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.[23] Dalam PBI dijelaskan pengertian dari akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank, sehingga pengelolaannya berjalan efektif.[24]

Prinsip akuntabilitas di BRI Syariah Cabang Yogyakarta diwujudkan dengan pembentukan change leader, change agent dan quality circle.[25] Change leader berfungsi sebagai motivator dalam mendorong anggota organisasi ke arah implementasi budaya perusahaan di BRI. Change agent berperan sebagai motivator dan rule model pelaksanan budaya perusahaan dan sebagai inisiator dan implementator di unit kerja masing-masing. Change agent adalah anggota organisasi yang dipilih oleh pekerja di unit kerja masing-masing. Sedangkan quality circle merupakan wadah partisipasi organisasi untuk tujuan implementasi dan pengembangan budaya perusahaan sejalan dengan tujuan-tujuan organisasi.[26] Diharapkan dengan adanya change leader, change agent dan quality circle implementasi budaya kerja dapat tetap berlangsung dan momentum implementasi budaya kerja BRI selalu dapat dipertahankan.

BRI Syariah Cabang Yogyakarta juga menerapkan pengendalian intern yang dikenal dengan istilah WASKAT (pengawasan melekat). Pengendalian intern ini digunakan untuk semua jenis transaksi. Dalam WASKAT ini pengendalian diri sendiri merupakan lapisan pertama dan utama dalam diri setiap karyawan. Selain pengendalian diri, karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari tidak terlepas dari prosedur dan aturan main yang telah ditetapkan. Dalam sistem dan prosedur yang diciptakan, secara tidak disadari oleh setiap karyawan, dimasukkan unsur-unsur kontrol yang menyatu dengan prosedur tersebut. Hal ini sudah menjadi sebuah budaya dalam BRI karena bentuk pengendalian intern tersebut telah melekat pada sistem kerja setiap karyawan.[27]

Wujud dari pengawasan melekat di BRI Syariah Cabang Yogyakarta antara lain tercermin dalam setiap pembuatan transaksi. Transaksi apapun harus dilakukan oleh minimal tiga orang pegawai yang masing-masing mempunyai peran dan fungsi tersendiri, antara lain :

          Maker bertugas untuk membuat suatu transaksi. Ini adalah bagian pertama yang langsung berhadapan dengan calon nasabah.

          Checker bertugas untuk meneliti keabsahan transaksi yang telah dibuat oleh maker.

          Signer bertugas untuk mengesahkan  transaksi yang telah dibuat oleh maker dan telah diteliti oleh checker.[28]

Jadi pengendalian intern di BRI Syariah Cabang Yogyakarta dilakukan dengan pengendalian berlapis dan telah menyatu pada sistem kerja setiap karyawan sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya masing-masing.

Dalam hal akuntabilitas karyawan, BRI Syariah sangat memperhatikan kesejahteraan karyawan-karyawannya. Perhatian ini diwujudkan oleh BRI Syariah dengan memberikan reward (penghargaan) kepada karyawan-karyawannya. Penghargaan tersebut berwujud antara lain: penghargaan bagi karyawan dengan masa kerja 15, 20, 25, dan 30 tahun dengan  pemberian insentif khusus, setiap awal tahun ada kenaikan gaji berkala, setiap bulan Maret diberikan insentif jangka pendek sesuai dengan Sistem Manajemen Kerja (SMK), dan setiap bulan Juli menerima bonus laba perusahaan yang diberikan setelah RUPS yang didasarkan pada nilai kerja masing-masing karyawan.

Selain adanya penghargaan-penghargaan tersebut, bank juga memberikan punishment (hukuman) bagi karyawan yang tidak disiplin. Untuk kesalahan yang bersifat finansial, karyawan tersebut langsung dipecat. Untuk kesalahan yang bersifat non-finansial hanya diberi peringatan dari atasan masing-masing.[29]

Dalam BRI Syariah juga terdapat petunjuk kerja bagi setiap karyawan yang disebut dengan Sistem Manajemen Kerja (SMK). Dalam SMK ini diatur tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing pekerja. Setiap tahun BRI Syariah juga menetapkan Rencana Sistem Kerja (RSK) yang didalamya terdapat Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disepakati antara karyawan dengan atasannya masing-masing, baik atasan langsung maupun atasan tidak langsung. Dengan adanya SMK, RSK, dan RKAP, kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban setiap karyawan tertata dengan baik, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.[30]

Kinerja dari BRI Syariah Cabang Yogyakarta selalu diaudit oleh lembaga-lembaga auditor, baik auditor internal, auditor eksternal serta dewan komisaris (komite audit). Tujuan inti dari auditing dalam perbankan sebenarnya adalah melindungi kepentingan masyarakat yang menjadi nasabah yang telah mempercayakan dananya kepada bank untuk memperoleh manfaat dan pembayaran kembali dari  bank sesuai dengan sifat, jenis dan cara pembayaran yang telah disepakati bersama.[31]

Auditor internal sebagai pengawas internal berfungsi untuk memastikan bahwa sistem pengendalian di BRI Syariah Cabang Yogyakarta telah dilaksanakan dan dipatuhi dengan baik. Hal ini dilakukan oleh BRI Pusat dan DPS. Dilibatkannya auditor eksternal bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan BRI Syariah Cabang Yogyakarta. Sebagai auditor eksternal adalah akuntan publik, BI, dan BAPEPAM karena BRI adalah perusahaan yang telah go public. Adapun komite audit berkaitan dengan masalah kualitas laporan keuangan, pengendalian internal dan kualitas auditor internal.[32]  Bentuk pengawasan yang dilakukan DPS adalah dengan melakukan inspeksi mendadak di setiap kantor cabang BRI Syariah termasuk Kantor Cabang Syariah Yogyakarta untuk melakukan analisis implementasi masalah produk, akad dan pelayanan. Adapun yang menjadi obyek auditing dari DPS adalah menyangkut masalah kontrak, akad, kebijakan, produk, transaksi, memorandum, dan akte perjanjian, laporan keuangan.[33]

Aspek akuntabilitas juga berkait erat dengan profesionalitas karyawan. Sayangnya dalam hal profesionalitas ini BRI Syariah Cabang Yogyakarta masih memiliki kekurangan, terbukti dengan tidak adanya karyawan di BRI Syariah yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum Islam. Kebanyakan karyawan merupakan produk dari ekonomi konvensional.[34]

4)      Independency (kemandirian atau kebebasan)

Independensi diartikan sebagai pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.[35] Prinsip independensi di BRI Syariah Cabang Yogyakarta diwujudkan antara lain dalam independensi pengambilan keputusan tentang pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank sangat rentan dengan risiko, sehingga dalam setiap pemberian pembiayaan atau kredit di BRI Syariah Cabang Yogyakarta harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu sebelum memberikan kredit atau pembiayaan bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap berbagai aspek.

Dalam menyalurkan pembiayaan, BRI Syariah Cabang Yogyakarta memiliki analisis pembiayaan yang digunakan dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan yang dikenal dengan prinsip lima C atau “the five C of credit analisys”.[36]  Kelima prinsip tersebut adalah:

          Character (penilaian watak). Penilaiaan watak atau kepribadian calon nasabah pembiayaan dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon nasabah untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan pihak bank di kemudian hari.

          Capacity (penilaian kemampuan). Bank harus meneliti tentang keahlian calon nasabah dalam bidang usahamya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon nasabah dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya kepada pihak bank. Kalau kemampuan nasabah kecil tentu tidak layak diberikan pembiayaan dalam skala besar.

          Capital (penilaian terhadap modal). Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon nasabah dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon nasabah yang bersangkutan.

          Collateral (penilaian terhadap agunan). Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon nasabah umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sama besar dengan jumlah pembiayaan yang diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bank wajib meminta agunan tambahan dengan maksud jika calon nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan, maka agunan tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembalian pembiayaan yang tersisa.

          Condition of economy (penilaian terhadap prospek usaha nasabah pembiayaan). Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dan hasil proyek atau usaha calon nasabah yang dibiayai bank dapat diketahui.

Dalam memberikan pembiayaan pihak bank wajib untuk tidak melampaui batas maksimum pemberian pembiayaan yang telah ditetapkan oleh BI. Larangan ini dimaksudkan agar dalam memberikan pembiayaan, bank menerapkan asas-asas pembiayaan yang sehat, sehingga pihak bank dapat memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya.[37]

Wujud prinsip independensi lain yang diterapkan oleh BRI Syariah Cabang Yogyakarta adalah tentang pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh calon nasabah. Dalam skema di bawah ini akan dibuktikan bahwa penilaian terhadap pembiayaan nasabah dilakukan seobyektif mungkin dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Hal ini dapat dibuktikan pada tabel di bawah ini:

                  


Tabel Nomor 2

Skema Prosedur Pengajuan Pembiayaan di BRI Syariah Cabang Yogyakarta[38]

Diagendakan

UPN

Nomer Urut

SEKRETARIAT

PIMPINAN

CABANG

 

AO

MAP

ADP

Cek SID, daftar hitam BI,agunan

 

PIMP CAB + AO / AMO

YES

ADP

Asuransi, Adm, Notaris

 

REALISASI

 

STOP

KETERANGAN:

 

UPN = Unit Pelayanan Nasabah

AO   = Analyst Officer

MAP = Memorandum AnalisaPembiayaan

SID   = Sistem Informasi Debitur

ADP  = Administrasi Pembiayaan

AMO = Asisten Manajer Operasional

 

Syarat

Dokumen

NASABAH

Skema Prosedur Pengajuan Pembiayaan di BRI Syariah Cabang Yogyakarta

 

 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan prosedur di atas, kemungkinan terjadinya intervensi oleh pihak ketiga sangat kecil sekali, karena BRI Syariah menerapkan sistem WASKAT. Jadi dalam memutuskan pembiayaan dilakukan dengan prosedur berlapis yang sangat ketat. Dalam pelakasanaannya pada setiap kantor cabang masing-masing memiliki surat kuasa dari direksi untuk memutus suatu pembiayaan. Pejabat itu adalah kepala kantor cabang dan kepala kantor cabang pembantu. Di samping itu juga terdapat pejabat pemrakarsa yaitu pejabat yang menganalisis pembiayaan dan pejabat pemutus yang memutus hasil analisis dari pejabat pemrakarsa.[39]

5)      Responsibility (pertanggungjawaban)

Tanggung jawab sosial perusahan adalah kewajiban perusahaan untuk berbuat dengan cara tertentu yang ditujukan untuk melayani kepentingannya sendiri maupun kepentingan stakeholders. Stakeholders disini diartikan sebagai siapa saja yang ada pada lingkungan eksternal yang terlibat secara langsung pada perusahaan atau mempengaruhi kegiatan perusahaan.[40] Prinsip pertanggungjawaban ini biasa disebut dengan Corporate Social Responsibility (CSR).

Dari sisi politis responsibilitas diartikan sebagai ketaatan perusahaan terhadap undang-undang atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan secara legal formal dalam sebuah negara. Konsekuensinya, perusahaan mempunyai minat dan perhatian yang besar terhadap ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat dan secara politis melaksanakan fungsi kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.[41] Tentang fungsi kepatuhan[42] yang dilaksanakan di BRI Syariah Cabang Yogyakarta, diwujudkan dengan taat pada peraturan-peraturan yang dikelurkan oleh BI sebagai regulator dan fatwa dari DPS dan DSN sebagai auditor dari bank syariah.

Salah satu contoh bentuk pertanggungjawaban sosial BRI Syariah Cabang Yogyakarta adalah memberikan pinjaman lunak yang disebut dengan qard dan pinjaman kabajikan yang dikenal dengan qardul hasan. Apabila nasabah memang tidak dapat mengembalikan pinjamannya dengan alasan yang dibenarkan oleh pihak bank, maka nasabah diperkenankan untuk tidak mengembalikan pinjaman tersebut. Dana untuk menutup pinjaman tersebut diambilkan dari dana ZIS yang ada dalam Baitul Mal BRI.[43]

 

E. Penutup

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan GCG bagi perbankan syrari’ah bukan sekedar mengikuti peraturan tertulis yang ”terlanjur” dikeluarkan oleh pemerintah. Lebih dari itu, GCG pada hakikatnya merupakan ”sandar etis” dimana perbankan syari’ah tidak hanya dituntut untuk memenuhi pencapaian-pencapaian laba materiil, tetapi juga mengemban tanggung jawab etis vertikal dan sosial-horizontal. Karena itu, penerapan GCG hendaknya dijadikan sebagai bagian dari kultur perbankan, bukan sekedar good corporate government tetapi juga good corporate culture.

 

Daftar Pustaka:

Company Profile BRI Syariah Cabang Yogyakarta.

Daniri, Mas Achmad, 2005.Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia, PT Ray Indonesia, Jakarta.

_______, 2000, “Good Corporate Governance”, Lokakarya Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance) Kerjasama program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, dan  University Of South Corolina, Medan, 27 Juni 2000.

Gandapraja, Permadi, 2004, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Mahmodin, A.S., 1994,  Etika Bisnis Perbankan, cet. I: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

“Menata Bank dengan Good Corporate Governance” (BEI News Edisi 19 Tahun V, Maret-April 2004).

Muhammad, 2004, Etika Bisnis Islam, UPP AMP YKPN, Yogyakarta

_______, 2005, Manajemen Bank Syari’ah, UPP AMP YKPN, Yogyakarta

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.

Rustika T Karim, “Prospek dan Tantangan Perbankan Syariah 2006,” Economic Review Journal, No. 22 (Desember 2005).

 Tangkilisan, Hessel Nogi S., 2003, Manajemen Keuangan bagi Analisis Kredit Perbankan,  Balairung&Co, Yogyakarta.

Triyuwono, Iwan, 2006, Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah, cet. I, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 

Daftar Wawancara:

Wawancara dengan Bp. Arief Wijaya selaku Unit Pelayanan Nasabah di Kantor BRI Syariah Cabang Yogyakarta, tanggal 1 Februari 2007.

Wawancara dengan Bp. Arief Wijaya selaku Unit Pelayanan Nasabah di Kantor BRI Syariah Cabang Yogyakarta, tanggal 6 Februari 2007. 

Wawancara dengan Bp. Arief Wijaya selaku Unit Pelayanan Nasabah di Kantor BRI Syariah Cabang Yogyakarta, tanggal 9 Februari 2007. 

Wawancara dengan Bp. Arief Wijaya selaku Unit Pelayanan Nasabah di Kantor BRI Syariah Cabang Yogyakarta, tanggal 22 Februari 2007. 

Wawancara dengan Bp. Zulfikar Zahara selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu Syariah  di Kantor BRI Cabang Sleman, tanggal 6 Februari 2007.


Biodata Penulis :

1. Nama                  :  A. Dimyati

    Ttl                       : Demak, 03 September 1976

    Alamat               : Lempongsari 70 Sariharjo Ngaglik Yogyakarta 55581

    Telp/Hp             : 0274 888 652/ 0817 043 7371

    Pendidikan        : S2 UIN Sunan Kalijaga/ Hukum Islam/ Mu’amalat, Sedang menempuh

  Program  Doktor di UIN Sunan Kalijaga.

    Jabatan              : Pimpinan Lembaga Studi Ekonomi Islam Kontemporer (LSEIK)

 2. Nama                 : Hari Suwandi

     Pendidikan       : S1/ Syari’ah/ Mu’amalat/ UIN Sunan Kalijaga  Yogyakarta. 

     Jabatan             : Peneliti pada LSEIK.  

 

 

 



* Peneliti pada Lembaga Studi Ekonomi Islam Kontemporer (LSEIK) Yogyakarta.

 

[1] Mas Ahmad Daniri, 2000, “Good Corporate Governance”, Lokakarya Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance) Kerjasama program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, dan  University Of South Corolina, Medan, 27 Juni 2000, hlm. 4.

[2] Mas Achmad Daniri, 2005, Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia, cet. I, PT Ray Indonesia, Jakarta, hlm. 12.

[3] Mas Achmad Daniri,  2000, hlm. 9.

[4] Ibid., hlm. 10.

[5] “Menata Bank dengan Good Corporate Governance“, BEI News Edisi 19 Tahun V, Maret-April 2004.

[6] Unit Usaha Syariah BRI berada di bawah Direktur Bisnis Mikro dan Ritel dan merupakan Divisi Syariah dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).

[7] Company Profile BRI Syariah Cabang Yogyakarta.

[8] Wawancara dengan Bp. Arief Wijaya selaku Unit Pelayanan Nasabah di Kantor BRI Syariah Cabang Yogyakarta, tanggal 9 Februari 2007. 

[9] SK. DIR. BRI Nokep: S.74.DIR/PP12/2001, Pasal 1.

[10] Ibid., Pasal 2.

[11] Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, Pasal 2.

[12]  Wawancara dengan Bp. Arief Wijaya selaku Unit Pelayanan Nasabah di Kantor BRI Syariah Cabang Yogyakarta, tanggal 1 Februari 2007. 

[13] Wawancara dengan Bp. Zulfikar Zahara selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu Syariah di Kantor BRI Cabang Sleman, tanggal 6 Februari 2007.

[14]  Ibid.

[15] PBI, Pasal 56 ayat (1) (2) (3).

[16]  Wawancara dengan Bp. Zulfikar Zahara selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu Syariah  di Kantor BRI Cabang Sleman, tanggal 6 Februari 2007.

[17] Dokumentasi BRI Syariah Cabang Yogyakarta.

[18] Muhammad,  2005, Manajemen Bank Syari’ah, edisi revisi, UPP AMP YKPN, Yogykarta,  hlm. 358.

[19] Wawancara dengan Bp. Arief Wijaya selaku Unit Pelayanan Nasabah di Kantor BRI Syariah Cabang Yogyakarta, tanggal 22 Februari 2007. 

[20] Rustika T Karim, 2005, “Prospek dan Tantangan Perbankan Syariah 2006,” Economic Review Journal, No. 22 (Desember 2005), hlm. 6.

[21] Berdasarkan wawancara yang penyusun lakukan pada tanggal 23 Februari 2007 dengan UPN. BRI Syariah memang termasuk lamban dalam memajukan bidang tekhnologi informasi. Hal ini dibuktikan dengan belum tersedianya fasilitas ATM bagi nasabah, belum adanya fasilitas phone banking dan belum adanya fasilitas untuk transfer uang dengan BRI konvensional. Fasilitas fasilitas tersebut seharusnya harus dapat dipenuhi oleh BRI Syariah mengingat persaingan bisnis perbankan syariah yang semakin komplek. Ini adalah salah satu faktor penghambat kemajuan dari BRI Syariah. 

[22] Wawancara dengan Bp. Arief Wijaya selaku Unit Pelayanan Nasabah di Kantor BRI Syariah Cabang Yogyakarta, tanggal 1 Februari 2007. 

[23] I Nyoman Tjager (dkk), Corporate, hlm. 52.

[24] PBI, Penjelasan Umum.

[25] Wawancara dengan Bp. Zulfikar Zahara selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu Syariah  di Kantor BRI Cabang Sleman, tanggal 6 Februari 2007.

[26] BRI, hlm. 61.

[27]  Wawancara dengan Bp. Zulfikar Zahara selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu Syariah  di Kantor BRI Cabang Sleman, tanggal 6 Februari 2007.

[28] Wawancara dengan Bp. Arief Wijaya selaku Unit Pelayanan Nasabah di Kantor BRI Syariah Cabang Yogyakarta, tanggal 9 Februari 2007. 

[29] Ibid.

[30] Wawancara dengan Bp. Zulfikar Zahara selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu Syariah  di Kantor BRI Cabang Sleman, tanggal 6 Februari 2007.

[31] Permadi Gandapraja, 2004, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,  hlm. 21.

[32]  Wawancara dengan Bp. Arief Wijaya selaku Unit Pelayanan Nasabah di Kantor BRI Syariah Cabang Yogyakarta, tanggal 6 Februari 2007. 

[33] Wawancara dengan Bp. Arief Wijaya selaku Unit Pelayanan Nasabah di Kantor BRI Syariah Cabang Yogyakarta, tanggal 6 Februari 2007. 

[34] Ibid.

[35] PBI, Penjelasan Umum.

[36] Wawancara dengan Bp. Arief Wijaya selaku Unit Pelayanan Nasabah di Kantor BRI Syariah Cabang Yogyakarta, tanggal 6 Februari 2007. 

[37] Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003, Manajemen Keuangan bagi Analisis Kredit Perbankan, Balairung&Co, Yogyakarta, hlm. 43.

[38] Wawancara dengan Bp. Arief Wijaya selaku Unit Pelayanan Nasabah di Kantor BRI Syariah Cabang Yogyakarta, tanggal 1 Februari 2007.

[39] Wawancara dengan Bp. Zulfikar Zahara selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu Syariah  di Kantor BRI Cabang Sleman, tanggal 6 Februari 2007.

[40] Muhammad, 2004, Etika Bisnis Islam, UPP AMP YKPN, Yogyakarta,  hlm. 136.

[41] Iwan Triyuwono, 2006, Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah, cet. I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 66. 

[42] Fungsi kapatuhan diartikan sebagai prinsip mematuhi, menaati, menjunjung tinggi, menghargai dan melaksanakan berbagai peraturan atau ketentuan UU, norma, kaidah, dan kebiasaan yang berlaku dalam dunia perbankan syariah. Lihat A.S. Mahmodin, Etika Bisnis Perbankan, cet. I (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 158.  

[43] Wawancara dengan Bp. Arief Wijaya selaku Unit Pelayanan Nasabah di Kantor BRI Syariah Cabang Yogyakarta, tanggal 1 Februari 2007.

Satu pemikiran pada “GCG Di Perbankan Syari’ah

Terimakasih atas kunjungan dan komentar anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s