KPK Lagi

MENGUJI KONSISTENSI KPK

Bambang S.

 

 

Harus diakui bahwa terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menimbulkan sebersit asa bagi masyarakat akan terwujudkan suatu system pemerintahan yang bebas dari segala tindak korupsi. Apalagi jika menilik visi dan misi lembaga tersebut. Dalam visinya, dengan jelas dikatakan bahwa KPK dibentuk dalam rangka “mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi”. Karena itu misi yang diembannya adalah berperan sebagai lokomotif “penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi”. Dengan visi dan misi tersebut diharapkan bahwa komisi ini nantinya merupakan suatu lembaga yang dapat membudayakan” anti korupsi di masyarakat, pemerintah dan swasta di Indonesia.

Jika melihat sepak terjang KPK dalam upaya pemberantasan korupsi,  sejauh ini dapat dikatakan prestasi yang ditorehkan KPK cukup lumayan. Terbukti dengan ditangkapnya beberapa pelaku korupsi dari kalangan pejabat, baik di pusat maupun daerah. Toh demikian, bukan berarti KPK lepas dari kritik dan hambatan dalam melaksanakan tugas mulianya. Contoh terakhir hambatan-hambatan tersebut adalah digulirkannya wacana pembubaran KPK di kalangan dewan, ketika salah satu anggota dewan tertangkap basah sedang melakukan transaksi yang diduga korupsi. Sementara kritik tajam yang ditujukan kepada KPK meliputi berbagai aspek, di antaranya; KPK dianggap sebagai lembaga yang super body, tudingan bahwa anggota-anggota yang duduk di dalamnya tidak memiliki integritas yang memadai, belum mampu keluar dari bayang-bayang system yang korup, bertindak tebang pilih dan seterusnya.

Tidak sepenuhnya kritik tersebut salah. Faktanya hingga saat ini KPK masih sering terlihat gamang dan bingung ketika menghadapi kasus-kasus korupsi yang melibatkan “orang kuat”. Tetapi harus diakui pula bahwa paling tidak gebrakan-gebrakan yang dilakukan seperti membongkar korupsi di lingkungan lembaga legislatif menunjukkan adanya keberanian dan keseriusan dalam pemberantasan korupsi. Tetapi harus diingat bahwa gebrakan saja tidak cukup. Perlu adanya pembuktian yang lebih kongkret dari KPK untuk menunjukkan bahwa visi mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi bukan sekedar jargon kosong belaka.

Lalu apa yang dibutuhkan agar KPK untuk membuktikan keseriusannya dalam rangka memberantas korupsi? Ada beberapa hal yang mesti dimiliki KPK agar dapat bekerja secara optimal.

Pertama, kepemimpinan. Layaknya sebuah lembaga atau organisasi, kinerja KPK sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan. Dalam hal ini pemimpin yang mengendalikan laju institusi sepenting KPK haruslah memiliki integritas yang tinggi, kemampuan dan keberanian memotifasi anggotanya dalam mengungkap kasus-kasus korupsi, terutama lembaga-lembaga kuat semacam legislatif dan ekskutif, serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya.  

Kedua, integritas anggotanya. Sebagus apapun kepemimpinan yang ada di KPK, tidak akan dapat berfungsi jika anggota-anggotanya tidak memiliki integritas yang memadai. Kasus tertangkap tangannya salah satu anggota KPK dalam kasus korupsi beberapa waktu yang lalu menjadi bukti nyata bahwa hal semacam itu justru dapat menjatuhkan kredibilitas lembaga tersebut di mata masyarakat dan lawan-lawan politiknya.

Ketiga, payung hukum dan politik yang memadai. Hingga saat ini setidaknya terdapat  delapan undang-undang dan peraturan pemerintah yang menjadi landasan yuridis KPK, yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK. Payung hokum ini mestinya sudah cukup menjadi landasan bagi KPK untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Namun sekali lagi kesan ragu-ragu kerap membayangi langkahnya untuk menjalankan tugas dan wewenang yang dimiliki. 

Keempat,  perluasan wewenang. Sejauh ini wewenang yang dimiliki KPK adalah; mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi; menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait; melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Jika dilihat sepintas lalu wewenang di atas sudak cukup bagi KPK untuk melaksanakan fungsi pemberantasan korupsi. Namun jika diamati lebih teliti, fungsi KPK yang hanya bertindak sebagai koordinator dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, sekaligus menjadi titik lemah lembaga ini. Idealnya, KPK diberi kewenangan khusus untuk menetapkan status hokum pelaku korupsi, bahkan jika perlu menentukan jenis sanksinya. Hal ini mungkin oleh sementara pihak dianggap over lap  dan bertentangan dengan kaidah hokum. Namun jika melihat begitu merajalelanya korupsi di negeri ini, bahwa langkah “istimewa” tersebut harus diterima, tentu saja dengan mekanisme dan kerja sama dengan instansi yang berwenang. Sebab, masih sering terjadi pelaku korupsi yang ditangkap KPK dapat lolos dari jeratan hokum ketika di pengadilan.

Kelima, Independensi. Independensi menjadi kebutuhan mutlak bagi KPK. Hal ini diperlukan untuk menghindari kemungkinan adanya intervensi dari pihak luar yang merasa “terancam” oleh KPK.  

Keenam, kerja yang terstruktur. Di atas telah disebutkan bahwa KPK dinilai tebang pilih dalam memberantas korupsi. Bagi penulis, arti tebang pilih ini bukan sekedar menimang-nimang siapa yang memungkinkan untuk ditangkap, tetapi juga mencerminkan suatu program yang tidak terstruktur dan sal comot saja. Kerja yang demikian untuk jangka pendek mungkin dapat dimaklumi demi mengejar target yang telah dibebankan. Tetapi dalam jangka panjang justru dapat mengacaukan agenda pemberantasan korupsi itu sendiri, sebab tidak ada kontinuitas.   

Ketujuh, lebih mengedepankan tindakan preventif. KPK selama ini sangat getol dalam melakkan penangkapan sejumlah pejabat di pusat dan daerah yang diduga terlibat korupsi. Tetapi, kesibukan tersebut pada satu sisi membuatnya melupakan aspek preventif yang sebenarnya lebih penting. Dalam hal ini KPK dituntut mampu menciptakan suatu sistem yang dapat menjamin pembersihan korupsi untuk masa yang akan datang.

Kedelapan, infrastruktur yang memadai. Ketika beberapa waktu yang lalu KPK membuka kantor cabang di beberapa kota besar di Indonesia, ada harapan bahwa program pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara menyeluruh di berbagai wilayah Indonesia. Tetapi masih ada satu lagi infrastruktrur yang diperlukan, yaitu rencana strategis (renstra) dalam jangka panjang. Ini untuk menunjang kejelasan arah dan agenda kerja KPK itu sendiri.

Kesembilan,  peran serta dan dukungan masyarakat. Harus disadari bahwa tanpa adanya keikutsertaan komponen masyarakat, pemerintah dan swasta secara menyeluruh maka upaya untuk memberantas korupsi akan kandas ditengah jalan.
Diharapkan dengan partisipasi seluruh lapisan masyarakat tersebut, dalam beberapa tahun mendatang Indonesia akan bebas dari KKN.

Jika kesembilan perangkat tersebut dipenuhi, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi bukan lagi “sekedar mimpi” di negeri tercinta ini.

 

 

Terimakasih atas kunjungan dan komentar anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s