KEPEMIMPINAN PESANTREN

TRANSFORMASI KEPEMIMPINAN PESANTREN;
Meneguhkan Tradisi dalam Arus Modernisasi
Oleh : Ahmad Dimyati

Pendahuluan
Pada beberapa dasawarsa terakhir terminologi “pesantren” menjadi hot issue yang menarik perhatian banyak peminat studi keislaman. Tidak kurang hasil penelitian yang dilakukan oleh kalangan insider maupun outsider mengupas panjang lebar berbagai aspek yang berkaitan dengan pesantren, mulai dari eksistensi pesantren sebagai sebuah sistem pendidikan yang dinilai “unik”, pesantren sebagai entitas budaya pembentuk karakter Islam Indonesia, pesantren sebagai simpul-simpul kekuasaan tradisional dan topik lain yang berkaitan.
Sayangnya acapkali ditemukan adanya miskonsepsi, atau paling tidak kekeliruan pandangan tentang pesantren itu sendiri yang lebih banyak bernada minor. Salah satunya adalah pandangan yang menyoroti sistem kepemimpinan pesantren sebagai otoritas-religius kiyai dan dimanfaatkan untuk melanggengkan kekuasaan. Pandangan seperti ini mengemuka berdasarkan pengamatan yang keliru terhadap peran kiyai di pesantren yang memang bertindak sebagai pemegang otoritas tunggal, tetapi mengabaikan fakta bahwa peran tersebut tidak semata-mata berurusan dengan kekuasaan.
Kenyataannya manakala modernisasi melanda sejumlah pesantren di tanah air yang ditandai dengan transformasi sistem pendidikan pesantren, dari sistem “pengajian” menjadi madrasah bahkan perguruan tinggi, kiyai tidak kehilangan peran-peran sentralnya. Meskipun biasanya dengan perubahan sistem tersebut keterlibatan langsung kiyai dalam proses pembelajaran menjadi berkurang, tetapi peran yang dimainkannya justru semakin penting melalui kaderisasi dan supervisi terhadap institusi pendidikan yang diembannya. Beranjak dari sinilah nampaknya perlu merefresh kembali cara pandang terhadap sistem kepemimpinan pesntren, bukan untuk mengcounter attack tuduhan-tuduhan yang keliru tersebut, melainkan meneguhkan kembali peran pesantren dalam proses enlighting and empowering masyarakat Islam melalui pendidikan.

Sistem Kepemimpinan Pesantren; Kesesatan Teori Patron-Client
Istilah kepemimpinan dalam bahasa Indonesia berakar dari kata “pimpin”, kemudian ditambahkan sisipan m membentuk kata benda “pemimpin” yang dalam bahasa Inggris berarti leader. Dari istilah pemimpin (leader) inilah kemudian muncul konsep kepemimpinan (leadership). Definisi leader (pemimpin) sangat beragam. Mengutip pendapat Richard H. Haall, Wahjosumidjo mendefinisikan pemimpin sebagai; ……the person who creates the most effective change in group performance (orang yang membuat perubahan paling efektif terhadap penampilan suatu kelompok). Ada juga yang menyatakan bahwa: the leader is one who succeeds in getting others to follow him” (pemimpin adalah orang yang berhasil mendapatkan (simpati) orang lain untuk mengikutinya).
Dengan perspektif yang agak berbeda, James A.F. Stoner sebagaimana dikutip Wahjosumidjo, mendefinisikan pemimpin sebagai ….persons others want to follow. Leaders are the ones who command and the trust and loyalty of followers the great persons who capture the imagination and admiration of those with whom they deal…”. Karena itu dikatakan “….she is a leader in sense that she is able to communicate ideas to others in such away as to influence their behavior to reach some goals…..
Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik benang merah asumsi yang mempertemukan masing-masing definisi tentang pemimpin, yaitu :
a. Dalam suatu kelompok selalu melibatkan interaksi antara dua orang atau lebih;
b. Terdapat proses mempengaruhi, di mana pengaruh yang sengaja (intentional influence) digunakan oleh pimpinan terhadap bawahan.
Karena itu, dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemimpin (leader) adalah orang yang; a) memegang otoritas terhadap sekelompok orang lain (pengikut); b) mendapat legitimasi untuk mengatur (memerintah) orang lain yang mengikutinya; c) memiliki kemampuan untuk mengadakan perubahan dalam kelompok yang ia pimpin, serta; d) mampu mengkomunikasikan ide-ide dan perintahnya kepada orang yang dipimpin.
Berangkat dari definisi-definisi tentang “pemimpin” di atas, maka lahir konsep kepimpinan, antara lain:
Leadership is interpersonal influence exercised in a situation, and directed, trhought the communication process, toward the attainment of specified goal or goals.
Berpijak pada definisi di atas, kepemimpinan dapat diterjemahakan ke dalam istilah: sifat-sifat, perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola interaksi, hubungan kerjasama antar peran, kedudukan dari suatu jabatan administratif, dan berbagai persepsi dari lain-lain tentang legitimasi pengaruh.
Sebagaimana terlihat, beberapa definisi kepemimpinan yang telah diuraikan selalu berorientasi pada kekuasaan. Dalam orientasi kekuasaan yang demikian, seolah-olah peran dan fungsi seorang pemimpin hanya berkutat pada tiga hal: 1) bagaimana memperoleh kekuasaan; 2) bagaimana mendistribusikan kekuasaan; dan 3) bagaimana melanggengkan kekuasaan yang telah diperolehnya. Dengan demikian pemimpin akan selalu menciptakan sebuah “ketergantungan” orang-orang di sekitarnya (bawahan) agar dapat memberikan dukungan terhadap kekuasaan yang dia pegang. Ketergantungan ini diciptakan dengan memberikan perlindungan, pengayoman, fasilitas secara “terbatas” agar mendapat simpati dan menanamkan rasa membutuhkan di benak mereka. Inilah yang sering disebut dengan teori patron-client.
Perspektif teori patron-client barangkali bisa fasih untuk menjelaskan sistem kekuasaan atau kepemimpinan politik yang memang orientasi utamanya kekuasaan. Akan tetapi akan menjadi rancu manakala perspektif tersebut dipaksakan memasuki ranah institusi pesantren. Ironisnya pemaksaan tersebut telah banyak dilakukn oleh sebagian peneliti yang mencoba menelusuri bagaimana sebenarnya sistem kepemimpinan pesantren. Zamakhsyari Dhofier misalnya, dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa untuk melestarikan tradisi pesantren, para kiyai berusaha membangun solidaritas dan kerjasama yang kuat di antra sesama mereka. Solidaritas ini dibangun melalui: Pertama, melibatkan sistem kekerabatan sebagai medianya, yaitu dengan mengembangkan tradisi bahwa keluarga terdekatlah (anak, menantu, saudara) yang berhak menjadi calon kuat penggantinya. Kedua, mengembangkan sistem perkawinan endogamous, yaitu perkawinan dalam lingkaran kerabat sesama kiyai pemilik pesantren. Dalam pandangan Dhofier, sistem perkawinan ini berfungsi sebagai sarana konsolidasi kekuasaan dan pengaruh kiyai. Karena dengan menikahkan anak seorang kiyai dengan anak kiyai yang lain akan memberikan kekuatan pengaruh lebih bagi kedua belah keluarga. Ketiga, menciptakan sistem transmisi keilmuan dan mata rantai intelektual melalui keluarga dan murid-muridnya (santri). Hal ini dilakukan untuk melanggengkan otoritas kiyai, oleh karena itu sementara kiyai menerapkan sistem sanad atau ijazah dalam mewariskan ilmu tertentu.
Pandangan serupa dikemukakan oleh Chumaidi Syarief Romas yang menjelaskan bahwa relasi kuasa terbangun antara kiyai dengan para santrinya. Menurut Romas, kiyai merupakan unsur “pusat” dalam kehidupan sosial pesantren, karena memiliki sumber-sumber kekuasaan (kepemilikan pesantren) serta jasa yang bernilai tinggi (berkah dan syafaat) yang tidak dimiliki santri. Kenyataan ini menciptakan pola relasi asimetris antara kiyai dan santri, serta menyebabkan munculnya ketergantungan melalui kepatuhan mutlak kepada kiyai.
Menurut penulis, Dhofier dan Romas telah terjebak dalam kesesatan teori patron-client sebagaimana dikembangkan dalam kajian sosiologi. Tuduhan bahwa kiyai melanggengkan kekuasaan yang dimilikinya melalui berbagai modus di atas merupakan tuduhan yang teramat kejam dan mengabaikan makna di balik teks yang justru gagal dibaca oleh keduanya. Dhofier mengabaikan pertimbangan bahwa suksesi kepemimpinan di pesantren menetapkan kualifikasi tertentu yang tidak dimiliki oleh semua orang, biasanya kualifikasi tersebut meliputi intelektual, moral, sosial dan manajerial organisasi. Kalaupun pada akhirnya suksesi itu sering melibatkan orang terdekat kiyai, akan tetapi tetap mengedepankan kualifikasi-kualifikasi tersebut. Tidak serta merta seorang gus akan dapat mewarisi pesantren orang tuanya. Demikian halnya dalam pola perkawinan endogamous, kualifikasi ini juga dijadikan pertimbangan. Adapun transmisi keilmuan yang melibatkan santri dan jaringan intelektual lainnya, bukan dilandasi keinginan melanggengkan pengaruh, melainkan kehati-hatian dan sistem seleksi kapasistas intelektual calon penerimanya.
Sedangkan kesalahan Romas dalam melihat berkah dan syafaat terletak pada sudut pandangnya, dimana keduanya yang merupakan konsep kualitas diri ditarik pada ranah kekuasaan. Seorang kiyai dinilai memiliki berkah dan syafaat karena memang memiliki kelebihan kualitas moral, spiritual dan intelektual yang dapat ditransformasikan kepada masyarakat di sekitarnya dan menghasilkan kesalehan sosial.

Redefinisi Kepemimpinan Pesantren
Kesesatan cara pandang teori patron-client dalam menjelaskan sistem kepemimpinan pesantren nampaknya garus dikoreksi lagi dengan mengembalikan pengertiannya pada terminologi yang berlaku di lingkungan pesantren. Dalam hal ini, sistem kehidupan pesantren dibangun dalam sistem budaya Islam dan oleh karenanya, penjelasan yang paling memadai adalah menelusuri makna kepemimpinan dalam Islam itu sendiri.
Dalam Islam istilah kepemimpinan dikenal dengan kata Imamah. Sedangkan kata yang terkait dengan kepemimpinan dan berkonotasi pemimpin dalam Islam ada tujuh macam, yaitu Khalifah, Malik, Wali, ‘Amir dan Ra’in, Sult}}an, Rais, dan Ulil ‘amri. Pada tulisan singkat ini akan diambil dua istilah untuk dibahas, yaitu khalifah dan imamah.
Menurut Quraish Shihab, imam dan khalifah adalah dua istilah yang digunakan Al-Qur’an untuk menunjuk pemimpin. Kata imam diambil dari kata amma-ya’ummu, yang berarti “menuju, menumpu, dan meneladani”. Kata khalifah berakar dari kata khalafa yang pada mulanya berarti “di belakang”. Kata khalifah juga diartikan “pengganti” karena yang menggantikan selalu berada di belakang, atau datang sesudah yang digantikannya. Selanjutnya ia menyatakan bahwa Al-Qur’an menggunakan kedua istilah ini untuk menggambarkan ciri seorang pemimpin, ketika di depan menjadi panutan, dan ketika di belakang mendorong, sekaligus mengikuti kehendak dan arah yang dituju oleh yang dipimpinnya. Aduddin Iji, seorang ahli fikih dan ulama Ahlulsunnah, dalam kitab Mawafiq berkata, “Umat Muslim pada tahun-tahun awal pasca wafatnya Rasulullah SAW secara mutawatir telah bersepakat bahwa tidak mungkin ada zaman tanpa seorang imam.” Al-Hakim meriwayatkan sebuah hadis, “Barangsiapa yang mati dan tidak memiliki imam umatnya, maka ia mati sebagai seorang kafir”. Di dalam Musnad Ahmad-pun terdapat hadis yang hampir sama bahwa Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang mati tanpa seorang imam, maka ia mati sebagai kafir.”
Ragib, seorang lexicographer (ahli kamus) yang terkenal menyatakan, “Seorang imam adalah seseorang yang diikuti. Ini dapat berupa orang yang perkataan dan sikapnya diikuti.” Ia juga berkata mengenai khalifah, “Khalifah adalah penerus.” Imamah dan khalifah adalah penerus Rasulullah sepeninggal kewafatannya, dalam urusan agama dan sosial. Imamah dan khalifah secara praktis tidak dapat dipisahkan. Maksudnya adalah orang yang menjadi imam tentu harus pula seorang khalifah dan penerus Rasulullah SAW. Tidak mungkin untuk menganggap seseorang hanya sebagai imam saja dan yang lainnya sebagai seorang khalifah saja.
Taftazani, seorang ulama Ahlulsunnah dalam kitab Maqasid mendefinisikan imam sebagai, “Kepemimpinan masyarakat seperti khalifah dan penerus Rasulullah SAW dalam urusan agama dan sosial.” Demikian pula Qusji, seorang teolog besar Ahlulsunnah, memberikan definisi yang sama. ‘Ulama Ahlulsunnah yang lain mengemukakan definisi yang sama atau hampir sama mengenai Imamah.
Jadi, Imamah dari segi bahasa berarti kepemimpinan; Imam berarti pemimpin. Dari segi istilah, Imamah berarti kekuasaan mutlak atas umat Islam dalam semua urusan agama dan duniawi sebagai pengganti nabi. Imam berarti seorang lelaki sebagai pengganti nabi yang mempunyai hak dengan kekuasaan mutlak atas umat Islam dalam semua urusan agama dan duniawi. Lelaki di situ menunjukkan bahwa wanita tidak boleh menjadi imam. Kekuasaan mutlak tidak termasuk orang-orang yang memimpin dalam sembahyang; mereka dikenali sebagai imam sembahyang, tetapi tidak mempunyai kekuasaan mutlak.
Point terpenting dari penjelasan makna khalifah dan imamah adalah tercakupnya dua otoritas, agama dan sosial. Jadi, secara holistik kepemimpinan dalam Islam meliputi kedua aspek tersebut. Konsepsi kepemimpinan Islam tidak besifat sekular yang memisahkan antara keduanya. Meskipun demikian, kedua otoritas tersebut sekali lagi tidak dimaksudkan untuk orientasi kekuasaan semata. Kepemimpinan dalam Islam berarti sebuah keteladanan (imam) dan motivator (khalifah) dari seorang pemimpin kepada orang-orang di sekitarntya. Konsep kepemimpinan dalam Islam menitik beratkan pada fungsi positif dan transformatif, sehingga tidak mentolelir sikap kesewenangan. Sistem kepemimpinan seperti ini pula yang dipraktikkan di pesantren. Seorang kiyai dengan otoritas sosial dan agamanya menjadi panutan atau teladan dan motivator bagi santri dan masyarakat di mana ia tinggal. Tidak ada orientasi untuk mendapatkan, mendistribusikan apalagi melanggengkan kekuasaan yang dimilikinya.

Menggeser Kepemimpinan Personal Menuju Kepemimpinan Profesional
Perubahan sistem penyelenggaraan pendidikan pada pesantren yang ditandai dengan penerimaan pesantren terhadap model pendidikan modern mau tidak mau juga membawa konsekuensi perubahan sistem organisasi pesantren itu sendiri. Pesantren tidak bisa menutup diri terhadap kenyataan ini jika tidak mau terpinggirkan dari sistem sosial. Demikian juga, sistem kepemimpinan pesantren yang sekalipun memiliki banyak sisi positif, harus akomodatif terhadap perubahan tersebut. Sikap akomodatif tersebut dapat dilakukan apabila institusi pesantren dapat mentransformasikan sistem kepemimpinan kiyai ke dalam kepemimpinan organisasi atau institusi. Mengacu pada paparan di atas, paling tidak ada dua hal yang dapat ditransformasikan dari kepemimpinan kiyai, yaitu prinsip relijiusitas atau spiritualitas dan prinsip sosial.
Prinsip spiritualitas pada dasarnya sangat terkait dengan prinsip ibadah, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Akan tetapi cakupan prinsip spiritualitas lebih luas, mencakup semua sikap batin (mental) yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin pendidikan. Sikap mental yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin sangat banyak, di antaranya yang paling penting adalah keadilan (justice, fairness). Prinsip ini mengandung makna bahwa adanya perlakuan yang sama terhadap stakeholders terutama kepada semua orang yang terlibat dalam penyelenggaraan organisasi pesantren atau stakeholders lainnya. Selain itu fairness juga mencakup tentang kejelasan hak dan kewajiban bebas dari berbagai bentuk kecurangan.
Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan:
a. Membuat peraturan yang melindungi kepentingan semua pihak.
b. Pembuatan corporate conduct (pedoman perilaku korporasi) atau kebijakan-kebijakan yang melindungi semua komponen dalam institusi terhadap perbuatan buruk orang dalam dan konflik kepentingan.
c. Menetapkan peran dan tanggung jawab semua pihak yang terkait.
d. Menyajikan informasi secara benar dan tepat.
Sedangkan sistem sosial berkaitan dengan kedudukan pesantren sebagai “sistem pendidikan terbuka”. Disebut demikian karena di dalamnya berkumpul individu-individu yang saling berinteraksi dengan lingkungannya. Pada banyak pesantren, penyelenggaraan pendidikan tidak hanya secara eklusif diperuntukkan bagi peserta didik (santri) saja, tetapi juga untuk masyarakat sekitar. Dalam penyelenggaraan pendidikan yang demikian, pesantren terbuka untuk memperoleh masukan-masukan (inputs), dan kemudian mentransformasikannya sebagai hasil produksi (outputs).
Sifat terbuka pendidikan pada pesantren mengandung dua pengertian, pertama, melakukan berbagai perubahan secara internal dengan maksud untuk menyesuaikan dengan lingkungannya; kedua, sistem terbuka tersebut tidak hanya bagi lingkungannya melainkan juga dirinya sendiri. Oleh sebab itu, pendidikan terbuka ala pesantren selalu menyesuaikan dengan lingkungannya dengan cara melakukan berbagai perubahan susunan dan proses dari bagian-bagian yang ada di dalamnya sendiri Sebagai ilustrasi, pendidikan terbuka sebagaimana dianut [esantren dapat digambarkan menggunakan diagram W. Jack Duncan sebagaimana dikutip Wahjosumidjo, sebagai berikut:

Gambar II.3
Pendidikan sebagai sistem terbuka

Menurut diagram Duncan di atas, pendidikan sebagai sistem terbuka memiliki arti:
– Menerima input berupa nilai-nilai (values), sikap, pengaruh kelompok (organisasi lain), teknlogi dan sebagainya.
– Input tersebut diterima oleh organisasi (pendidikan) sesuai dengan kondisi organisasi tersebut.
– Input yang diterima selanjutnya diproses ke dalam organisasi (pendidikan) dan ditransformasikan dalam bentuk hasil berupa jasa atau barang.
– Hasil diterima oleh masyarakat dan organisasi (pendidikan) menerima umpan balik sebagai input yang baru.
Dalam prakteknya, sesuai dengan diagram di atas institusi pendidikan: a) selalu mengadakan penyesuaian dengan lingkungan sekitarnya dengan cara mengadakan perubahan internal, seperti kurikulum, jenis dan jenjang pendidikan, dll; b) Mengadakan kerjasama dengan lingkungan sekitar dengan maksud untuk lebih menyesuaikan program/ produknya dengan kebutuhan lingkungan (link and match). Pendidikan sebagai sistem terbuka lebih menekankan faktor sumber daya manusia dan bagaimana manusia-manusia tersebut berperilaku. Dengan perilaku-perilaku tersebut ia menjalin interaksi dengan lingkungan sosial di sekitarnya.

Penutup
Sebagai salah satu sistem pendidikan tertua di Indonesia, selayaknya pesantren dan dengan karakternya menyatu dengan sistem sosial, sudah semestinya pesantren semakin mengukuhkan peran dan fungsinya dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hal itu dapat dilakukan jika pesantren bersikap terbuka dan akomodatif terhadap perubahan sosial tanpa meninggalkan jati dirinya. Sudah siapkah pesantren anda menerima perubahan, berubah, dan melakukan perubahan?


Lampiran;
Teori-teori Kepemimpinan
Teori kepemimpinan membicarakan bagaimana seseorang menjadi pemimpin, atau bagaimana timbulnya seorang pemimpin. Ada beberapa teori tentang kepemimpinan. Menurut Adam Ibrahim Indrawijaya “pada dasarnya ada dua teori kepemimpinan, yaitu teori sifat (traits theory) dan teori situasiaonal (situational theory)”. Sementara Wursanto menyatakan ada enam teori kepemimpinan, yaitu; teori kelebihan, teori sifat, teori keturunan, teori kharismatik, teori bakat, dan teori sosial, sedangkan Miftah Thoha mengelompokannya ke dalam: teori sifat, teori kelompok, teori situasional, model kepemimpinan kontijensi, dan teori jalan kecil-tujuan (path-goal theory).
Gambaran lebih jelas mengenai teori-teori kepemimpinan telah diuraikan pada bab sebelumnya, di mana terdapat beberapa teori di antaranya: teori kelebihan, teori sifat, teori keturunan, teori kharismatik, teori bakat, teori sosial, teori kelompok, teori situasional, teori kontijensi, serta teori jalan tujuan (path-goal theory).

1. Tipe-tipe Kepemimpinan
Tipe kepemimpinan sering disebut perilaku kepemimpinan atau gaya kepemimpinan (leadership style). Menurut Miftah Toha, gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Oleh karenanya usaha menselaraskan persepsi di antara yang akan mempengaruhi dengan orang yang perilakunya akan dipengaruhi menjadi amat penting. Duncan menyebutkan ada tiga gaya kepemimpinan, yaitu: otokrasi, demokrasi, dan gaya bebas (the laisser faire ).
Wursanto menambahkan tipe (gaya) paternalistik, militeristik, dan open leadership. Sementara Fandi Tjiptono dan Anastasia Diana melengakpinya dengan gaya kepemimpinan partisipatif, berorientasi pada tujuan, dan situasional.
Di bawah ini akan diuraikan tipe-tipe (gaya-gaya) kepemimpinan tersebut di atas dengan maksud memberikan gambaran yang jelas mengenai persamaan dan perbedaannya, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam memahami gaya kepemimpinan disebabkan pengistilahan yang berbeda padahal maksud dan tujuannya sama.
Pertama, Kepemimpinan Otokrasi. Kepemimpinan otokrasi disebut juga kepemimpinan diktator atau direktif. Orang yang menganut pendekatan ini mengambil keputusan tanpa berkonsultasi dengan para karyawan yang harus melaksanakannya atau karyawan yang dipengaruhi keputusan tersebut.
Menurut Wursanto, kepemimpinan otokrasi adalah kepemimpinan yang mendasarkan pada suatu kekuasaan atau kekuatan yang melekat pada dirinya. Kepemimpinan otokrasi dapat dilihat dari ciri-cirinya antara lain : (1) mengandalkan kepada kekuatan atau kekuasaan yang melekat pada dirinya, (2) Menganggap dirinya paling berkuasa, (3) Menganggap dirinya paling mengetahui segala persoalan, orang lain dianggap tidak tahu, (4) keputusan-keputusan yang diambil secara sepihak, tidak mengenal kompromi, sehingga ia tidak mau menerima saran dari bawahan, bahkan ia tidak memberi kesempatan kepada bawahan untuk meberikan saran, pendapat atau ide, (5) Keras dalam menghadapi prinsip, (6) Jauh dari bawahan, (7) lebih menyukai bawahan yang bersikap ABS (Asal Bapak Senang), (8) perintah-perintah diberikan secara paksa, (9) pengawasan dilakukan secara ketat agar perintah benar-benar dilaksanakan.
Kedua, Kepemimpinan Demokrasi. Gaya atau tipe kepemimpinan ini dikenal pula dengan istilah kepemimpinan konsultatif atau konsensus. Orang yang menganut pendekatan ini melibatkan para karyawan yang melaksanakan keputusan dalam proses pembuatannya, walaupun yang membuat keputusan akhir adalah pemimpin, setelah menerima masukan dan rekomendasi dari anggota tim.
Menurut Adam Ibrahim Indrawijaya “Gaya kepemimpinan demokratis pada umumnya berasumsi bahwa pendapat orang banyak lebih baik dari pendapatnya sendiri dan adanya partisipasi akan menimbulkan tanggung jawab bagi pelaksananya”. Asumsi lain bahwa partisipasi memberikan kesempatan kepada para anggota untuk mengembangkan diri mereka.
Ketiga, Kepemimpinan Laissez Faire. Kepemimpinan Laissez Faire (gaya kepemimpinan yang bebas) adalah gaya kepemimpinan yang lebih banyak menekankan pada keputusan kelompok. Dalam gaya ini, seorang pemimpin akan menyerahkan keputusan kepada keinginan kelompok, apa yang baik menurut kelompok itulah yang menjadi keputusan. Pelaksanaannya pun tergantung kepada kemauan kelompok.
Pada umumnya tipe Laissez Faire dijalankan oleh pemimpin yang tidak mempunyai keahlian teknis. Tipe Laissez Faire mempunyai ciri-ciri antara lain: (1) Memberikan kebebasan sepenuhnya kepada bawahan untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan bidang tugas masing-masing, (2) Pimpinan tidak ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelompok, (3) Semua pekerjaan dan tanggungjawab dilimpahkan kepada bawahan, (4) Tidak mampu melakukan koordinasi dan pengawasan yang baik, (5) Tidak mempunyai wibawa sehingga ia tidak ditakuti apalagi disegani oleh bawahan, (6) Secara praktis pemimpin tidak menjalankan kepemimpinannya, ia hanya merupakan simbol belaka. . Menurut hemat penulis, tipe Laissez Faire ini bukanlah tipe pemimpin yang sebanarnya, karena ia tidak bisa mempengaruhi dan menggerakkan bawahan, sehingga tujuan organisasi tidak akan tercapai.
Keempat, Kepemimpinan Partisipatif. Kepemimpinan partisipatif juga dikenal dengan istilah kepemimpinan terbuka, bebas atau nondirective. Pemimpin yang menganut pendekatan ini hanya sedikit memegang kendali dalam proses pengambilan keputusan. Ia hanya sedikit menyajikan informasi mengenai suatu permasalahan dan memberikan kesempatan kepada anggota tim untuk mengembangkan strategi dan pemecahannya, ia hanya mengarahkan tim kearah tercapainya konsensus.
Kelima, Kepemimpinan Paternalistik. Tipe paternalistik adalah gaya kepemimpinan yang bersifat kebapakan. Pemimpin selalu memberikan perlindungan kepada para bawahan dalam batas-batas kewajaran. Ciri-ciri pemimpin penganut paternalistik antara lain: (1) Pemimpin bertindak sebagai seorang bapak, (2) Memperlakukan bawahan sebagai orang yang belum dewasa, (3) selalu memberikan perlindungan kepada para bawahan yang kadang-kadang berlebihan, (4) Keputusan ada di tangan pemimpin, bukan karena ingin bertindak secara otoriter, tetapi karena keinginan memberikan kemudahan kepada bawahan. Oleh karena itu para bawahan jarang bahkan sama sekali tidak memberikan saran kapada pimpinan, dan Pimpinan jarang bahkan tidak pernah meminta saran dari bawahan, (5) Pimpinan menganggap dirinya yang paling mengetahui segala macam persoalan.
Keenam, Kepemimpinan Berorientasi Pada Tujuan. Gaya kepemimpinan ini juga disebut kepemimpinan berdasarkan hasil atau sasaran. Penganut pendekatan ini meminta bawahan (anggota tim) untuk memusatkan perhatiannya pada tujuan yang ada. Hanya strategi yang dapat menghasilkan kontribusi nyata dan dapat diukur dalam mencapai tujuan organisasilah yang dibahas, faktor lainnya yang tidak berhubungan dengan tujuan organisasi diminimumkan.
Ketujuh, Kepemimpinan Militeristik. Kepemimpinan militeristik tidak hanya terdapat di kalangan militer saja, tetapi banyak juga terdapat pada instansi sipil (non-militer). Ciri-ciri kepemimpinan militeristik antara lain: (1) Dalam komunikasi lebih banyak mempergunakan saluran formal, (2) Dalam menggerakkan bawahan dengan sistem komando/perintah, baik secara lisan ataupun tulisan, (3) Segala sesuatu bersifat formal, (4) Disiplin tinggi, kadang-kadang bersifat kaku, (5) Komunikasi berlangsung satu arah, bawahan tidak diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat, (6) Pimpinan menghendaki bawahan patuh terhadap semua perintah yang diberikannya.
Kedelapan, Kepemimpinan Situasional. Gaya kepemimpinan ini dikenal juga sebagai kepemimpinan tidak tetap (fluid) atau kontingensi. Asumsi yang digunakan dalam gaya ini adalah bahwa tidak ada satu pun gaya kepemimpinan yang tepat bagi setiap manajer dalam segala kondisi. Oleh karena itu gaya kepemimpinan situasional akan menerapkan suatu gaya tertentu berdasarkan pertimbangan atas faktor-faktor seperti pemimpin, pengikut, dan situasi (dalam arti struktur tugas, peta kekuasaan, dan dinamika kelompok.
Jika diperhatikan secara seksama, dari tipe-tipa kepemimpinan yang telah diuraikan di atas, terdapat kesamaan dalam hal fokus perhatian, dimana yang menjadi pusat perhatiannya adalah perilaku kepemimpinan itu sendiri. Karena itu, dalam menentukan teori mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam sebuah organisasi atau institusi (termasuk institusi pendidikan), menjadi sangat penting untuk mengetahui parameter yang dijadikan patokan penilaian. Dalam hal ini, menurut Stogdill, terdapat duabelas faktor (indikator) yang perlu diperhatikan dalam menilai perilaku kepemimpinan, yaitu:
a. Representation (perwakilan), pemimpin berbicara dan bertindak sebagai wakil kelompok.
b. Reconciliation (tuntutan perdamaian), pemimpin mendamaikan tuntutan konflik dan mengurangi ketidakteraturan sistem.
c. Tolerance of uncertainty (toleran terhadap ketidakpastian), pemimpin harus mampu memberikan toleransi terhadap ketidak pastian dan penundaan tanpa kekhawatiran atau gangguan (upset).
d. Persuasiveness (keyakinan), pemimpin mempergunakan persuasi dan organisasi secara efektif, serta memperlihatkan keyakinan yang kuat (conviction).
e. Initiation of Structure (struktur inisiasi), pemimpin harus dengan jelas mendefinisikan peranan kepemimpinan dan memberikan kesempatan bawahan mengetahui apa yang diharapkan dari mereka.
f. Tolerance of freedom (toleransi kebebasan), pemimpin harus membiarkan bawahan berkesempatan untuk berinisiatif, terlibat dalam mengambil keputusan dan berbuat.
g. Role assumption (asumsi peranan), pemimpin secara aktif menggunakan peranan kepemimpinan daripada menyerahkan kepemimpinan kepada pihak lain.
h. Consideration (konsiderasi), pemimpin memperhatikan ketenangan, kesejahteraan dan kontribusi bawahan.
i. Productive emphasis (penekanan pada hal-hal yang produktif), pemimpin lebih mementingkan atau menekankan kepada hal-hal yang bersifat produktif.
j. Perdictive accuracy (ketepatan prediksi), pemimpin memperlihatkan wawasan ke depan dan kecakapan untuk memperkirakan hasil yang akan datang secara tepat.
k. Intergration (integrasi), pemimpin memelihara secara akrab jaringan (unit) organisassi dan mengatasi konflik antar anggota.
l. Superior orientation (orientasi kepada atasan), pemimpin harus memelihara hubungan dengan baik terhadap atasan yang memiliki pengaruh terhadap pemimpin mereka dan berjuang untuk memperoleh kedudukan yang lebih tinggi.

2. Fungsi Kepemimpinan
Uraian di atas memberikan gambaran betapa pentingnya aspek kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Dalam konsep tradisional, hubungan antara pemimpin lokal (lord master) dan pengikut-pengikutnya (well willers) merupakan faktor yang sangat fundamental bagi terbentuknya organisasi sosial, dimana “orang kecil” membutuhkan kepemimpinan yang baik dari “orang besar”. Para pengikut mencintai pemimpinnya tidak hanya dengan penghormatan tetapi juga hadiah. Sebaliknya pimpinan membutuhkan pengikut untuk meningkatkan kehormatan atau “pemujaan”. Adanya aspek pemujaan dan ketaatan penuh serta unsur magis ini memberikan legitimasi yang kokoh pada posisi seorang pemimpin.
Akan tetapi, konsep tradisional hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin pada tahap berikutnya, ketika suatu komunitas sosial memasuki ranah politik, akan menimbulkan apa yang disebut dengan patronase. Patronase dapat didefinisikan sebagai sistem politik (organisasi) yang berlandaskan pada hubungan pribadi antara pihak-pihak yang tidak setara, antara pemimpin (patron) dan pengikutnya (client). Masing-maisng pihak memiliki sesuatu untuk ditawarkan. Klien menawarkan dukungan politik dan penghormatan kepada patron yang ditampilkan dalam berbagai bentuk simbolis (sikap kepatuhan, bahasa yang hormat, hadiah dll), sementara patron menawarkan kebaikan, pekerjaan dan perlindungan kepada kliennya.
Model kepemimpinan patronase yang demikian tidak produktif jika diterapkan dalam suatu organisasi modern. Sebaliknya dalam dunia organisasi modern, kepemimpinan lebih berperan sebagai fungsi manajemen. Kepemimpinan sebagai salah satu fungsi manjemen merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi.
Fungsi manajeman kepemimpinan itu sendiri sangat erat terkait dengan definisi “pemimpin”, sebagaimana telah diulas sebelumnya. Dalam hal ini beberapa fungsi manajemen kepemimpinan ini meliputi: a) membangkitkan kepercayaan dan loyalitas bawahan; b) mengkomunikasikan gagasan-gagasan kepada orang lain; c) mempengaruhi orang lain; d) seorang pemimpin adalah “orang besar” yang dikagumi dan mempesona serta dibanggakan oleh bawahannya; e) menciptakan perubahan secara efektif di dalam penampilan kelompok; f) menggerakkan orang lain, sehingga secara sadar orang tersebut mau melakukan apa yang dikehendaki pemimpin.
Menurut James A.F. Stoner, sebagaimana dikutip oleh wahjosumido, agar suatu kelompok dapat beroperasi secara efektif, seorang pemimpin harus mempunyai dua fungsi pokok, yaitu:
a. Task realted atau problem solving function, artinya bahwa pemimpin memberikan saran dan pemecahan masalah serta dapat memberikan sumbangan informasi dan pendapat.
b. Group maintenance function atau social function yang mencakup: membantu kelompok agar dapat beroperasi secara lancar, memberikan persetujuan atau melengkapi anggota kelompok lain.
Seorang pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mampu menampilkan kedua fungsi tersebut dengan jelas. Dalam skema, fungsi kepemimpinan James A.F. Stoner dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar II.1
Dua macam fungsi pokok kepemimpinan

Mengutip pendapat Richard H. Hall, wahjosumidjo menguraikan ada empat macam tugas penting seorang pemimpin, yaitu:
1. Mendefinisikan misi dan peranan organisasi (involves the definition of the institutional organizational mission and role).
2. Mengejawantahkan tujuan organisasi (the institutional embodiment of purpose).
3. Mempertahankan keutuhan organisasi (to defend the organization’s integration).
4. Mengendalikan konflik internal yang terjadi di dalam organisasi (the ordering of internal conflict).
Baik fungsi kepemimpinan yang dikemukakan oleh Stoner maupun Hall, keduanya menitik beratkan pada fungsi manajemen. Dalam kerangka fungsi manajemen ini, legitimasi seorang pemimpin tidak diukur atau lebih tepatnya tidak bersumber dari kemampuannya mendapatkan simpati atau dukungan dari bawahan, melainkan lebih pada sejauh mana kemampuan pemimpin dalam mengatur dan menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang pemimpin serta kemampuan mendelegasikan tugas-tugas tersebut secara tepat kepada bawahannya.

Terimakasih atas kunjungan dan komentar anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s